Jakarta,- Pemerintah kembali menggulirkan rencana Domestic Market Obligation (DMO) untuk komoditas emas. Langkah ini bertujuan menekan angka impor emas PT Aneka Tambang Tbk (Antam) yang mencapai sekitar 30 ton per tahun. Di tengah dinamika pasar global dan geopolitik yang sensitif, kebijakan ini menjadi ujian sejauh mana pemerintah mampu menyeimbangkan semangat kedaulatan nasional dengan realitas pasar mineral dunia.
Antam melalui Corporate Secretary-nya, Wisnu Danandi Haryanto, menyambut baik inisiatif tersebut. Perusahaan pelat merah itu menegaskan komitmen mendukung ketersediaan emas bagi masyarakat Indonesia melalui pasokan domestik. Namun, Antam juga mengingatkan perlunya prinsip fairness agar setiap pelaku di rantai industri dari penambang hingga pengolah mendapat kepastian usaha dan nilai ekonomi yang seimbang. Sikap ini sejalan dengan arah kepemimpinan Direktur Utama Achmad Ardianto yang dikenal berhati-hati menempatkan Antam sebagai jembatan antara kebijakan negara dan rasionalitas pasar.
Dalam konteks ekonomi nasional, kebijakan DMO emas memiliki potensi strategis. Ia bisa menjadi instrumen untuk memperkuat cadangan emas nasional dan menjaga stabilitas harga logam mulia di pasar domestik. Tetapi, sebagaimana kebijakan publik yang bersentuhan langsung dengan pasar, implementasinya menuntut kecermatan agar tidak menimbulkan efek samping pada daya saing industri dan efisiensi rantai pasok.
“DMO emas memang penting untuk meneguhkan kemandirian ekonomi, tetapi kedaulatan tidak boleh berhenti pada simbolisme kebijakan. Ia harus menghasilkan keseimbangan nyata antara idealisme nasional dan efisiensi pasar,” kata Romadhon Jasn, Direktur Gagas Nusantara kepada awak media, Sabtu (25/10).
Romadhon menilai pemerintah perlu meninjau aspek teknis dan fiskal sebelum menetapkan besaran kewajiban pasokan domestik. Tanpa perhitungan yang matang, kebijakan ini berisiko menciptakan stok berlebih, gangguan harga, atau bahkan praktik spekulasi baru di lapangan. Karena itu, sinkronisasi lintas kementerian menjadi syarat mutlak agar kebijakan DMO tidak menimbulkan paradoks antara niat dan hasil.
Sementara itu, langkah Antam yang terus berkomunikasi dengan Kementerian ESDM dan pelaku industri lain menunjukkan bentuk kepemimpinan korporat yang patuh namun tetap rasional. Dalam situasi ini, Antam bukan sekadar pelaksana kebijakan negara, melainkan aktor strategis dalam menjaga stabilitas ekonomi mineral nasional.
“Kebijakan publik akan bermakna jika dilaksanakan dengan dialog yang sehat antara negara dan industri. Negara berhak mengatur arah, tetapi industri berhak atas kepastian,” ujar Romadhon Jasn.
Lebih lanjut, ia menegaskan perlunya desain kebijakan yang tidak hanya berpihak pada kedaulatan, tetapi juga memacu inovasi dan keberlanjutan. Menurutnya, nasionalisme ekonomi seharusnya tidak diterjemahkan sebagai kontrol yang membatasi, melainkan dorongan untuk menciptakan daya saing industri domestik yang lebih kuat dan efisien.
“Hilirisasi tidak boleh dimaknai sebagai sekadar kebanggaan, melainkan sebagai proses membangun kapasitas nasional yang produktif,” tambah Romadhon Jasn.
Di sisi lain, publik juga menunggu arah kebijakan jangka panjang dari Antam di bawah kepemimpinan Achmad Ardianto. Konsistensi dalam transparansi, tata kelola, dan keterbukaan data produksi akan menjadi indikator utama keseriusan perusahaan dalam menjalankan amanat negara.
“Antam telah menunjukkan kepemimpinan yang berani dan taat pada negara tapi tidak kehilangan akal sehat ekonomi. Inilah model BUMN yang modern, yang menjadikan kepatuhan dan rasionalitas berjalan beriringan,” tutup Romadhon Jasn.
Kebijakan DMO emas adalah momentum penting bagi Indonesia untuk membuktikan bahwa nasionalisme ekonomi bukan slogan, melainkan kerja rasional yang terukur. Di tengah dunia yang terus berubah, kemandirian sejati bukan soal menutup pintu impor, tetapi membangun kapasitas industri nasional yang mampu berdiri di atas kekuatan sendiri dengan cerdas, adil, dan berkelanjutan.
