Jakarta, 2 Mei 2025 – Konsorsium mahasiswa peduli hukum sulawesi tenggara kembali melayangkan kritik terhadap dugaan kasus ilegal mining yang terjadi di wilayah jetty PT. Kasmar Tiar Raya.
Tomi dermawan selaku jendral lapangan dari gerakan tersebut mengungkapkan bahwa ada dugaan permainan hukum oleh kapolres kolaka utara sebagai pucuk pimpinan dalam proses penegakan hukum kasus penyegelan 11 eksapator dan 3 dump truck, di wilayah jetty PT Kasmar Tiar raya.
Ketua komisariat ikatan mahasiswa muhamadiah Ibnu Chaldun juga menantang kapolres kolaka utara untuk terbuka dan transparan sampai dimana proses hukum kasus tersebut.
Lanjut aktivis yang biasa disapa tomi, barang bukti sudah ada yaitu 11 eksapator dan 3 dump truck jadi sangat memungkinkan untuk segera penetapan tersangka dalam kasus dugaan ilegal mining di kabupaten kolaka utara tersebut.
Menjadi pertanyaan yang fundamental ada pada dengan kapolres kolaka utara sehingga kasus tersebut terkesan lambat untuk mencari siapa tersangkanya dan ia juga mengungkap bahwa diduga kuat kapolres kolaka utara memback up kasus tersebut.
Mahasiswa fakultas hukum Ibnu chaldun jakarta itu juga mengungkapkan bahwa ketika kapolres kolaka utara tidak mampu menangani kasus tersebut maka silakan mundur dari jabatannya, sebab asas kepastian hukum tidak tercapai dalam kasus tersebut.
Ia juga menduga bahwa kasus ilegal mining di kolaka utara tidak pernah berhenti sebab dibuktikan dengan munculnya kasus penyegelan 11 alat berat berupa eksapator di wilayah jetty PT Kasmar Tiar raya.
Gerakan ini juga merupakan gerakan yang kedua untuk pencopotan kapolres kolaka utara yag dinilai gagal dalam penanganan kasus dugaan ilegal mining di wilayah jetty PT. Kasmar Tiar Raya ujar tomy.
Kami juga dalam waktu dekat ini akan turun aksi besar-besaran di mabes polri untuk pencopotan kapolres kolaka utara yang diduga tidak mampu menyelesaikan kasus dugaan ilegal mining di kolaka utara tutupnya
