Jakarta,– Sejumlah mahasiswa asal Sulawesi Tenggara yang berkuliah di Jakarta kembali menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI.
Ini merupakan aksi jilid II terkait dugaan korupsi dana Corporate Social Responsibility (CSR) Bank Indonesia (BI) yang kini menjadi sorotan publik, baik di kalangan elite politik maupun masyarakat umum.
Para demonstran mendesak KPK segera memeriksa anggota DPR RI dari daerah pemilihan (Dapil) Sulawesi Tenggara berinisial “BB”, yang diduga terlibat dalam penyaluran fiktif dana CSR BI melalui yayasan di Sulawesi Tenggara.
Jenderal Lapangan aksi, Tomi Dermawan, menegaskan bahwa bantuan CSR BI yang seharusnya disalurkan ke yayasan di Sultra diduga tidak pernah terealisasi dan malah disalahgunakan.
“Kami menduga kuat bahwa bantuan CSR BI ke yayasan di Sulawesi Tenggara ini fiktif. Yayasan tersebut kemungkinan besar tidak ada, sehingga dana yang seharusnya diberikan ke masyarakat justru dinikmati oleh anggota DPR RI dapil Sultra berinisial ‘BB’. Kami curiga dana ini digunakan untuk kepentingan kampanye di Pemilu 2024,” ujar Tomi.
Sementara itu, Koordinator Lapangan aksi, Egi Rahman Sukarta, menambahkan bahwa KPK harus segera bertindak dan memeriksa “BB”, yang saat dugaan kasus ini terjadi menjabat di Komisi IX DPR RI dan kini menjadi Wakil Ketua Komisi II DPR RI dari Fraksi Gerindra.
“Beberapa waktu lalu, KPK telah menggeledah rumah anggota DPR RI, Satori, di Cirebon. Dalam pernyataannya, Satori mengungkapkan bahwa seluruh anggota Komisi IX saat itu menerima program CSR BI. Ini semakin memperkuat dugaan keterlibatan ‘BB’ dalam skandal ini,” ungkap Egi.
Mahasiswa Sulawesi Tenggara di Jakarta berjanji akan terus mengawal kasus ini hingga KPK memeriksa “BB” secara resmi.
“Kasus ini tidak hanya merugikan negara, tetapi juga merugikan masyarakat Sulawesi Tenggara yang seharusnya menerima manfaat dari dana CSR BI. Kami tidak akan berhenti sampai ada tindakan nyata dari KPK,” tutup Tomi.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada tanggapan resmi dari KPK maupun pihak terkait mengenai tuntutan demonstran, TIM media masih berupaya melakukan konfirmasi.
