JAKARTA,- Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menegaskan bahwa langkah penghematan dan penataan ulang fasilitas di DPR bukanlah gaya politik atau pencitraan. Menurutnya, kebijakan ini merupakan bentuk tanggung jawab lembaga terhadap keuangan negara dan rasa kepercayaan rakyat. Pernyataan ini disampaikan Dasco menanggapi sorotan publik terkait tunjangan perumahan dan dana reses yang ramai diperbincangkan belakangan ini.
Dasco menjelaskan, pengalihan rumah dinas menjadi tunjangan perumahan bukan bentuk tambahan fasilitas baru, melainkan penyesuaian sistem agar lebih efisien dan realistis. Ia menilai, kebijakan ini justru menghemat anggaran negara karena perawatan rumah dinas selama ini menghabiskan biaya besar namun tidak digunakan secara optimal.
“Penghematan bukan soal gaya, ini soal tanggung jawab. DPR harus terbuka dan bisa mempertanggungjawabkan setiap kebijakan yang berkaitan dengan anggaran publik,” ujar Dasco dikonfirmasi awak media, Minggu (12/10/2025).
Langkah efisiensi ini mendapat dukungan dari Direktur Gagas Nusantara, organisasi masyarakat sipil yang aktif mengawasi parlemen. Mereka menilai pernyataan Dasco merupakan sinyal positif bahwa DPR mulai membuka diri terhadap pengawasan publik. “Kami melihat pernyataan Pak Dasco sebagai langkah yang menenangkan. Ini menandakan DPR tidak menutup diri, tetapi justru ingin berjalan sejajar dengan aspirasi rakyat,” ujar Romadhon Jasn dalam pernyataannya.
Romadhon menjelaskan, pengalihan rumah dinas menjadi tunjangan perumahan bukan bentuk pemborosan, melainkan cara baru negara dalam menata efisiensi dan tanggung jawab. Mereka menekankan bahwa publik perlu memahami konteks kebijakan ini secara menyeluruh. “Yang dilakukan negara bukan menambah kemewahan, tapi mengubah cara kerja agar lebih hemat dan fleksibel. Negara tetap menjalankan kewajibannya, hanya bentuknya yang disesuaikan dengan kebutuhan masa kini,” lanjutnya.
Dasco sendiri menegaskan pentingnya transparansi dan pengawasan terbuka dalam pelaksanaan kebijakan ini. Ia menyambut baik partisipasi masyarakat dalam memantau penggunaan tunjangan agar tidak disalahgunakan. “Kami terbuka untuk diawasi. Kalau semua dijalankan secara terbuka, masyarakat akan paham bahwa ini bukan pemborosan, melainkan penataan,” kata Dasco.
Menyambung hal tersebut, Romadhon mengingatkan agar pengawasan terhadap kebijakan tunjangan dilakukan dengan cara yang terbuka dan melibatkan publik. “Kami mendorong adanya laporan penggunaan tunjangan yang bisa diakses publik. Dengan begitu, rakyat bukan hanya mendengar, tapi bisa ikut memastikan bahwa DPR sedang berbenah,” terangnya.
Dasco menilai, kritik publik merupakan hal wajar dan bahkan diperlukan agar DPR tetap berorientasi pada pelayanan rakyat. Ia menyebut bahwa langkah-langkah efisiensi seperti pemangkasan perjalanan luar negeri, tunjangan listrik, dan transportasi menjadi bagian dari semangat tanggung jawab bersama. “Kalau negara sedang menata diri, DPR juga harus ikut berbenah. Pemangkasan bukan tekanan, tapi pilihan sadar untuk tampil sederhana dan efektif,” ucapnya.
Sebagai penutup, Romadhon kembali menyampaikan pentingnya menjaga keseimbangan antara efisiensi dan kepercayaan publik. “Kami memahami langkah efisiensi ini sebagai bagian dari pembenahan sistem, bukan gaya hidup baru. Dengan pengawasan terbuka, rakyat akan mendukung dan bisa yakin bahwa DPR sedang berubah ke arah yang lebih baik,” tutupnya.
