JAKARTA, DetikJ– Sidak mendadak Komisi VII DPR RI ke SPBU Pertamina di Cibubur pada Kamis (27/2/2025) membuka tabir dugaan manipulasi BBM yang mencoreng nama besar Pertamina. Hasilnya? Tidak ada oplosan, tapi sorotan kini beralih ke keterbukaan pengadaan minyak demi mengembalikan keyakinan masyarakat.
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Bambang Haryadi, menegaskan bahwa blending adalah proses sah dalam industri migas untuk memastikan BBM memenuhi standar Kementerian ESDM. “Blending itu legal, bukan oplosan. Ini prosedur teknis di kilang agar BBM sesuai regulasi,” ujarnya.
Lembaga Minyak dan Gas Bumi (Lemigas) yang ikut dalam sidak menguji sampel Pertalite (RON 90) dan Pertamax (RON 92). Hasilnya, tidak ada pencampuran ilegal: Pertalite berwarna hijau, Pertamax lebih terang—sesuai karakteristik standar.
Blending vs Oplosan: Bedanya Apa?
Blending ibarat meracik kopi dengan takaran pas agar rasanya nikmat dan sesuai selera, sementara oplosan seperti mencampur kopi dengan air keruh demi keuntungan cepat. Proses blending dilakukan di kilang untuk mencapai kualitas yang ditetapkan ESDM, sedangkan oplosan adalah praktik ilegal yang merusak mutu BBM, seperti mencampur minyak tanah atau air.
Namun, Direktur Gagas Nusantara, Romadhon Jasn, menilai bahwa keterbukaan dalam pengadaan minyak mentah tetap harus diperkuat. “Pertamina adalah aset strategis bangsa yang perlu didukung, tapi kejernihan soal asal-usul bahan baku Pertamax bisa meredam polemik di masyarakat,” katanya, Jumat (28/2/2025).
Ia menambahkan bahwa audit menyeluruh terhadap pengadaan BBM dalam beberapa tahun terakhir bisa menjadi bukti nyata profesionalisme Pertamina. “Ini akan menghapus keraguan publik dan mengokohkan posisi Pertamina sebagai raksasa energi nasional,” tegasnya.
Prabowo: Sektor Energi Harus Bersih
Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk membersihkan sektor energi dari penyimpangan. “Semua sedang diurus. Kami akan tegakkan aturan dan lindungi kepentingan rakyat,” ujarnya, Rabu (26/2/2025). Tata kelola yang kuat di Pertamina, kata Prabowo, adalah kunci ketahanan energi nasional.
Sorotan Publik Meningkat
Dugaan korupsi pengadaan minyak mentah yang menyeret pejabat Pertamina sejak 2024, ditambah insiden kebakaran kilang Cilacap pada 2021 yang menelan biaya besar, telah memicu pengawasan ketat publik terhadap Pertamina. Isu ini mempertegas urgensi keterbukaan data dan akuntabilitas.
Edukasi Jadi Solusi
Gagas Nusantara terus mendorong Pertamina aktif mengedukasi masyarakat tentang proses produksi BBM. “Video singkat atau infografis sederhana bisa membantu publik memahami perbedaan blending dan oplosan, sekaligus mencegah spekulasi yang menyesatkan,” usul Romadhon.
Romadhon menekankan bahwa kejernihan dan akuntabilitas adalah fondasi untuk menjaga dukungan publik terhadap BBM. “Pertamina adalah aset bangsa. Jika ingin reputasinya tetap terjaga, keterbukaan harus jadi prioritas,” katanya. Tanpa langkah konkret seperti audit independen dan edukasi, Pertamina sebagai tulang punggung energi nasional berisiko kehilangan kepercayaan rakyat—harga yang terlalu mahal untuk dibayar.
