DETIKDJAKARTA.COM JAKARTA, – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya menekankan pentingnya meningkatkan kerukunan umat beragama melalui peran strategis dari Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di daerah. Ia menginginkan FKUB menjadi wadah untuk menemukan solusi atas persoalan keagamaan dan konflik sosial dengan menciptakan dialog terbuka, mendalam, dan inklusif di antara pemuka agama dan masyarakat lintas agama.
“Di FKUB inilah terjadi sinergi, terjadi kesepakatan tentang pemahaman moderasi beragama. Ada anak-anak muda yang dikader, kemudian aktif di FKUB. Ada tokoh-tokoh yang kemudian menjahit kerukunan beragama di FKUB ini. Di sinilah terjadi sistem yang memperkuat kerukunan beragama dan menurunkan tensi politik,” ujarnya dalam Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) IV Majelis Ulama Indonesia (MUI) dengan tema Memperkokoh Peran MUI Sebagai Pelayan Umat (Khodimul Ummah) dan Mitra Pemerintah (Shodiqul Hukumah) di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Rabu (18/12/2024).
Sebagai contoh, Bima menyebutkan salah satu penyelesaian konflik yang terjadi di Bogor terkait kasus rumah ibadah Gereja Yasmin. Menurutnya, konflik yang berlangsung selama 15 tahun tersebut dapat diselesaikan melalui serangkaian dialog dan komunikasi intensif, mulai dari forum-forum besar hingga diskusi di warung kopi bersama tokoh masyarakat setempat.
“Enggak lebih, enggak kurang dari 100 dialog dilakukan dengan berbagai pihak, mulai dari RT, RW, ustaz, pimpinan pondok pesantren, hingga perwakilan gereja. Kata kuncinya adalah dialog yang inklusif dan melibatkan semua pihak,” kata Bima.
Selain itu, Bima menekankan pentingnya optimalisasi peran FKUB secara maksimal di sejumlah daerah. Ia menilai, FKUB masih sering terkendala oleh representasi politis atau ketidaksesuaian dengan kepala daerah, sehingga tidak mampu memainkan peran strategisnya dengan optimal.
Bima juga mengingatkan bahwa konflik sosial yang sering terjadi atas nama agama tidak selalu disebabkan oleh persoalan ideologi atau keyakinan, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor politis dan ekonomis. Oleh karena itu, ia mengharapkan FKUB untuk mampu mengidentifikasi akar masalah setiap konflik dan menghadirkan solusi yang tepat.
“Ketika organisasi massa bertarung, sering kali bukan tentang ideologi, tetapi sumber daya ekonomi dan faktor politik. FKUB harus mampu beradaptasi dengan tantangan zaman dan menghadirkan solusi yang tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga strategis,” jelasnya.
Bima mengajak seluruh pihak untuk bersinergi, baik dalam peran masing-masing maupun secara kolektif, untuk menjaga kerukunan sosial dan agama.
“Mari kita bersama-sama menyiapkan sumber daya manusia, aktor-aktor perubahan, pemimpin-pemimpin di setiap lapisan yang hari ini akan kita siapkan untuk mengantarkan kita menjemput Indonesia Emas 2045 dan sembari merekatkan kerukunan beragama yang ada di negara kita,” pungkasnya.
(Hendra)
