Jakarta – Foront Mahasiswa Jakarta (FMJ) Menggelar aksi Unjuk Jilid dua (2) didepan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) desak untuk kpk segera memeriksa direktur PT. Jakarta Propertindo (JAKPRO) Iwan Takwin, terkait dugaan penjualan aset negara.
Koordinator aksi, Egi Rahman menilai, PT. Jakarta Propertindo (Jakpro) dan PT. Jakarta Utilitas Propertindo sebagai badan Usaha Milik pemerintah provinsi DKI Jakarta diduga terlibat dalam pengelolaan aset yang tidak transparan dan berpotensi merugikan Negara.
“Egy rahman mendesak KPK harus segera memeriksa Dirut PT. Jakpro iwan Takwin dengan anak perusahaannya Jakarta Utilitas Propertindo (JUP) terkait dugaan penjualan aset Negara secara illegal atau melawan hukum yang berpotensi merugikan Negara akibat Inneficiency dan pengalihan Aset Tanpa Perikatan,” tegas egy Rahman saat berorasi didepan gedung KPK RI pada, jumat 16 Mei 2025.
Kendati, Egy rahman mengatakan terdapat Indikasi bahwa fasum (fasilitas umum) dan fasos (fasilitas sosial) yang seharusnya menjadi aset negara, dikuasai oleh pihak lain tanpa dasar hukum yang jelas dan mengarah pada kecurangan.
Dalam temuan awal, Egy Rahman melakukan pengamatan di lapangan bahwa, di beberapa aset PT. Jakpro, dengan beragam masalah yang menurutnya tak kunjung dituntaskan baik Jakpro ataupun anak perusahaanya PT JUP.
Kami melakukan pengamatan dan pengkajian di daerah Penjaringan, Jakarta Utara, dari pengamatan yang dilakukan bahwa adanya aset yang dikuasai oleh pihak lain tanpa adanya perikatan. serta adanya aset yang tidak terinventarisir dengan jelas, baik aset meliputi Fasilitas umum dan Fasilitas sosial, serta identitas pengembangnya,” ungkapnya.
Ragam penemuan itu salah satunya objek aset Fasum dan Fasos yang dikuasai pihak lain yang berlokasi di Jl.Lindung, Penjagalan, Penjaringan, Jakarta Utara; Perkiraan Luas: 3.500 M2; Peruntukan: Zona Jalur Hijau.”
Menurutnya “Jakpro dan JUP patut diduga lalai dalam menjalankan tugasnya untuk menginventarisasi aset sehingga dapat menimbulkan potensi kerugian negara akibat aset yang belum terinventarisir serta dikuasai oleh pihak lain tanpa perikatan,”.
Padahal seharusnya, pengelolaan keuangan negara harus bisa menjamin keamanan keuangan negara dan menghindarkan terjadinya kerugian negara. Sejalan dengan UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, kerugian negara adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
Hal itu tersebut di atas , Front Mahasiswa Jakarta menggelar aksi didepan KPK dan Balaikota DKI Jakarta guna menyuarakan tuntutan tersebut.
1.Mendesak Kpk ri Segara Panggil dan Priksa Direktur UtamaPT. Jakpro, Iwan Takwin sebagai orang yang bertanggung jawab penuh atas dugaan penjualan aset FASOS dan FASUM di penjaringan jakarta utara Tanpa persetujuan DPRD DKI
2. Mendesak Gubernur Dki Jakarta Pramono Anung Untus Segera Mencopot Direktur Utama Pt. Jakpo Iwan Takwi Dari Jabatanya
3. usut tuntas kasus jual beli aset FASOS Dan FASUM di pluit jakarta utara oleh pt. jakpro
