Jakarta — Rabu, 10 Desember 2025, Pergerakan Mahasiswa Keadilan (PMK) menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI. Aksi ini dipimpin oleh Koordinator Lapangan, Ismail Ode, sebagai bentuk desakan agar KPK segera mengambil alih penanganan dugaan korupsi di Sekretariat Daerah (Setda) Muna Barat.
Dalam tuntutannya, PMK menyoroti dugaan penyimpangan anggaran yang ditaksir merugikan keuangan negara sebesar Rp1,2 miliar. Anggaran yang seharusnya digunakan untuk memperkuat kualitas pelayanan publik tersebut justru diduga mengalir ke pos belanja fiktif serta perjalanan dinas (SPPD) fiktif yang tidak pernah dilaksanakan.
“Kerugian negara sebesar Rp1,2 miliar ini sangat fantastis. Kami menegaskan bahwa seluruh pihak yang berkaitan, termasuk Dr. Bahri, harus segera diperiksa. Pemeriksaan yang transparan dan menyeluruh wajib dilakukan agar tidak ada lagi ruang bagi kebocoran anggaran,” ujar Ismail dalam orasinya.
Ismail menambahkan bahwa posisi Dr. Bahri sebagai Pj. Bupati Muna Barat pada tahun 2023 menempatkannya sebagai figur yang tidak bisa dipisahkan dari pertanggungjawaban moral dan administratif terkait skandal tersebut.
“Tidak ada alasan bagi KPK untuk ragu. Ketika anggaran daerah bocor, maka pimpinan daerah pada saat itu berkewajiban memberikan klarifikasi dan bertanggung jawab. Karena itu, kami mendesak KPK untuk memanggil dan memeriksa Dr. Bahri agar kasus ini terbuka secara terang benderang,” tegasnya.
PMK juga menolak keras jika penegakan hukum hanya dilakukan pada level teknis tanpa menyentuh aktor-aktor pengambil kebijakan. Mereka menilai bahwa pendekatan seperti itu hanya akan melahirkan impunitas dan mengaburkan akar persoalan korupsi.
“Kami tidak mau kasus ini dipotong hanya pada bendahara atau staf teknis. KPK harus berani menyentuh pejabat strategis jika memang ada indikasi keterlibatan. Tidak boleh ada pihak yang bersembunyi di balik jabatan,” sambung Ismail.
Dalam penutup aksinya, PMK menegaskan bahwa mereka akan terus mengawal perkembangan kasus ini hingga tuntas. Bertepatan dengan Hari Anti Korupsi Sedunia, mereka berharap komitmen KPK terhadap pemberantasan korupsi tidak hanya sebatas slogan.
“Momentum Hari Anti Korupsi ini harus menjadi pengingat untuk kita semua. KPK harus lebih tegas dan konsisten dalam memberantas korupsi yang merugikan masyarakat. Kami pastikan perlawanan ini tidak akan padam sampai semua yang diduga terlibat diperiksa dan diadili,” tutup Ismail Ode.
