Detikj, — Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Mukhtarudin, menegaskan komitmen kementeriannya untuk memperkuat pelindungan pekerja migran Indonesia mulai dari hulu hingga hilir, bukan sekadar mengejar angka penempatan. Dalam Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Nasional bersama BP3MI se-Indonesia di Jakarta, Senin (24/11), ia menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto meminta pelindungan dilakukan secara menyeluruh sejak pra-penempatan, masa bekerja, hingga purna penempatan.
Mukhtarudin menyatakan bahwa 80 persen persoalan PMI berawal dari tahap rekrutmen, sehingga titik itu harus dibersihkan, diawasi, dan dibenahi secara sistematis. Menurutnya, proses pendaftaran hingga penempatan harus dilakukan transparan, akuntabel, dan tanpa praktik kolusi. “Rekrutmen adalah pintu utama. Kalau pintunya kotor, semua proses setelahnya pasti bermasalah. Integritas aparatur bukan hanya penting, tapi harga mati,” ujarnya.
Ia menegaskan zero tolerance terhadap pelanggaran, termasuk kelolosan calon pekerja migran yang tidak memenuhi syarat, pengabaian prosedur, atau kerja sama dengan pihak tidak resmi. Mukhtarudin meminta seluruh kepala BP3MI di daerah menjalankan standar pelindungan yang sama, memastikan setiap proses diverifikasi secara ketat, dan melaporkan setiap indikasi penyimpangan. “Jangan ada yang bermain-main dengan keselamatan rakyat,” tegasnya.
Jaringan Aktivis Jakarta, menilai langkah Menteri Mukhtarudin sebagai arah kebijakan yang berani dan tepat. Ia menyebut pernyataan Menteri yang secara terbuka mengakui titik rawan rekrutmen merupakan terobosan penting. “Pendekatan Pak Menteri sangat tepat. Beliau tidak terjebak pada angka penempatan, tetapi fokus pada pelindungan yang manusiawi. Ini arah yang kita butuhkan sebagai bangsa,” kata Romadhon Jasn dalam keterangan tertulisnya, Rabu (26/11/2025).
Meski demikian, Romadhon mengingatkan bahwa evaluasi tidak boleh berhenti pada pengakuan masalah. Pengawasan di tingkat daerah harus diperkuat, terutama di wilayah yang selama ini menjadi kantong rekrutmen tidak resmi. “Tantangannya adalah menerjemahkan kepemimpinan moral menjadi kontrol yang nyata. Rekrutmen harus benar-benar bersih dari kolusi, gratifikasi, dan kelolosan tidak layak,” ujarnya.
Mukhtarudin menegaskan bahwa konsolidasi nasional diperlukan untuk menyatukan standar layanan pelindungan. Ia meminta BP3MI memperbaiki kualitas sosialisasi ke masyarakat desa, karena banyak calon PMI terjebak tawaran tidak resmi akibat minimnya informasi. Menurutnya, edukasi migrasi aman adalah bagian integral dari pelindungan negara. “Pelindungan itu dimulai sejak mereka pertama kali bertanya: ‘bagaimana cara bekerja ke luar negeri?’,” katanya.
Romadhon menambahkan bahwa selain pengetatan rekrutmen, negara harus membangun sistem digital yang memastikan seluruh proses tercatat dan mudah diawasi publik. Menurutnya, transparansi berbasis teknologi adalah cara paling efektif mencegah praktik gelap. “Jika sistemnya tertutup, celah akan terbuka. Negara harus hadir paling kuat di titik paling rawan, dan itu dimulai dari rekrutmen. Standar pelindungan PMI bisa naik kelas jika integritas benar-benar dijadikan fondasi,” kata Romadhon.
Mukhtarudin juga menekankan bahwa reformasi rekrutmen tidak dapat berjalan tanpa integritas aparatur. Ia mewanti-wanti seluruh jajaran agar menjadikan jabatan bukan sebagai fasilitas, tetapi amanah kemanusiaan. “Ini tentang martabat warga negara. Kita tidak hanya mengurus data, tapi nasib keluarga yang menitipkan harapan,” ujarnya.
Dalam forum tersebut, Mukhtarudin meminta seluruh BP3MI memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah, kepolisian, dan lembaga pendidikan vokasi untuk memastikan pelindungan berjalan menyeluruh. Ia menegaskan bahwa praktik percaloan dan rekrutmen ilegal harus dihentikan sampai ke akarnya.
Romadhon menutup dengan menegaskan bahwa keberanian Mukhtarudin mengangkat isu rekrutmen sebagai akar masalah harus didukung oleh semua pihak. “Ini momentum bagi negara untuk bersih-bersih. Pelindungan PMI bukan soal administrasi, tetapi soal kemanusiaan. Bila sistem rekrutmen dibenahi dan integritas ditegakkan, maka kita selangkah lebih dekat pada pelindungan yang benar-benar bermartabat,” tutupnya.
