Jakarta, 18 Oktober 2025 – Gerakan Mahasiswa Intelektual Indonesia (GMII) menyoroti aktivitas perusahaan pertambangan PT. Dwimitra Multiguna Sejahtera (PT. DMS) yang berlokasi di Desa Tokowuta, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara, atas dugaan perusakan ekosistem hutan mangrove untuk kepentingan pembangunan jetty atau dermaga perusahaan.
Ketua Umum GMII, Edrian Saputra, menegaskan bahwa aktivitas pembangunan jetty tersebut diduga telah menimbulkan kerusakan lingkungan di kawasan pesisir, terutama pada area hutan mangrove yang memiliki fungsi penting sebagai pelindung ekosistem laut dan garis pantai.
“Kami menduga kuat adanya indikasi PT. DMS telah melakukan pembukaan lahan mangrove tanpa izin resmi dari pemerintah. Lebih parah lagi, perusahaan ini tidak mengantongi Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) yang menjadi syarat utama dalam setiap kegiatan di kawasan hutan,” tegas Edrian.
GMII menilai tindakan PT. DMS tersebut sebagai bentuk pelanggaran serius terhadap peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan dan lingkungan hidup. Selain berdampak pada kerusakan ekosistem pesisir dan laut, aktivitas itu juga berpotensi menimbulkan bencana ekologis bagi masyarakat sekitar Desa Tokowuta yang menggantungkan hidupnya pada hasil laut.
“Kami meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) serta Polda Sulawesi Tenggara untuk segera melakukan penyelidikan dan penegakan hukum terhadap dugaan aktivitas ilegal PT. DMS. Jangan sampai hukum hanya tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas,” tambahnya.
GMII juga menekankan bahwa pembangunan ekonomi tidak boleh dilakukan dengan mengorbankan kelestarian lingkungan dan hak-hak masyarakat lokal. Pihaknya berencana akan melakukan aksi demonstrasi dan pelaporan resmi ke instansi terkait jika tidak ada tindak lanjut dalam waktu dekat.
Sebagai bentuk keseriusan, GMII menyatakan akan menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI serta di Mabes Polri dalam waktu dekat. Aksi tersebut akan menjadi bentuk tekanan moral agar pemerintah pusat segera mengambil langkah tegas terhadap perusahaan yang diduga melakukan pelanggaran hukum tersebut.
“Kami tidak menolak investasi, tapi investasi yang merusak lingkungan dan melanggar aturan harus diberi sanksi tegas. Negara tidak boleh kalah dengan korporasi,” tutup Edrian.
