Jakarta, Senin 6 Oktober 2025 – Puluhan massa dari Pergerakan Mahasiswa Keadilan (PMK) Sulawesi Tenggara menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor DPP PDI Perjuangan, Jakarta, Senin (6/10). Mereka menuntut agar Suleha Sanusi, Anggota DPRD Sultra sekaligus Ketua Komisi III dari Fraksi PDI Perjuangan, segera dipecat dari jabatannya.
Dalam aksinya, massa membawa sejumlah spanduk dan poster bertuliskan desakan pencopotan Suleha. Mereka menilai, tindakan yang diduga dilakukan Suleha telah mencoreng nama baik partai dan merusak marwah lembaga DPRD Sultra.
Koordinator Lapangan PMK Sultra, Ismail, menyebut, pihaknya menemukan adanya dugaan kuat bahwa Suleha telah menerbitkan surat palsu atas nama DPRD Sultra untuk bersurat ke pihak PT Tambang Matarampe Sejahtera (TMS).
“Kami meminta DPP PDI Perjuangan untuk segera mencopot Saudari Suleha Sanusi yang kami duga melakukan pemalsuan surat. Surat itu digunakan untuk kepentingan bersurat ke perusahaan tambang, bukan atas nama lembaga,” tegas Ismail dalam orasinya.
Menurut PMK, tindakan tersebut tidak hanya menyalahi prosedur administrasi, tetapi juga masuk dalam kategori pelanggaran etik dan pidana. Mereka menilai, langkah Suleha bisa dijerat dengan Pasal 263 KUHP tentang pemalsuan surat.
“Perbuatan membuat surat palsu atau menggunakan surat palsu seolah-olah asli jelas diatur dalam KUHP. Ini bukan sekadar kesalahan etik, tapi pelanggaran pidana,” lanjutnya.
Ismail menegaskan, partai sebesar PDI Perjuangan harus menunjukkan ketegasan terhadap kader yang mencederai kepercayaan publik.
“Kalau PDI Perjuangan ingin menjaga marwahnya di hadapan rakyat, maka jangan lindungi kader yang bermasalah. Copot Suleha Sanusi! Kami tidak ingin punya wakil rakyat yang semena-mena,” serunya lantang.
Aksi demonstrasi berlangsung damai namun penuh tekanan moral terhadap partai. Massa menilai, pembiaran terhadap kasus ini dapat merusak citra partai yang dikenal berdisiplin tinggi terhadap kadernya.
PMK juga memberi ultimatum keras. Jika tuntutan mereka tidak direspons oleh DPP PDIP, maka mereka akan menggelar aksi lanjutan dengan jumlah massa yang lebih besar.
“Kalau gerakan kami hari ini tidak diindahkan, kami akan datang lagi dengan massa yang lebih masif. Ini bentuk perlawanan terhadap pembiaran pelanggaran hukum,” pungkas Ismail.
Aksi yang berlangsung sekitar dua jam itu sempat menyita perhatian masyarakat sekitar kantor DPP PDIP. Hingga aksi berakhir, belum ada pernyataan resmi dari pihak partai terkait tuntutan mahasiswa tersebut.
