Jakarta — Presiden Mahasiswa (Presma) Universitas Ibnu Chaldun (UIC) Jakarta Ikhsan Buyung Kalean bersama beberapa pimpinan OKP dan Aliansi BEM menggelar pertemuan dengan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Republik Indonesia di Istana Negara. Pertemuan tersebut menjadi tindak lanjut dari aksi mahasiswa pada 25 dan 28 Agustus lalu yang menyoroti berbagai persoalan bangsa.
Dalam pertemuan itu, Presma BEM UIC menyampaikan tiga tuntutan utama. Pertama, menolak pemberian tunjangan tambahan bagi anggota DPR RI yang dinilai tidak berpihak pada kondisi ekonomi masyarakat. Menurut BEM UIC, kebijakan tersebut hanya akan memperlebar kesenjangan dan memperburuk citra wakil rakyat di mata publik.
Kedua, BEM UIC mendesak pemerintah membentuk tim investigasi independen untuk menyelidiki dugaan makar dalam aksi demonstrasi 28 Agustus, sebagaimana pernyataan Presiden pada konferensi pers tanggal 31 Agustus. Mereka menegaskan bahwa transparansi dan kejelasan proses hukum sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah.
Ketiga, BEM UIC menekankan pentingnya pemerataan akses pendidikan di seluruh wilayah Indonesia. Mahasiswa meminta pemerintah meningkatkan alokasi anggaran pendidikan serta memastikan distribusi fasilitas dan kualitas pendidikan yang merata, terutama di daerah tertinggal.
“Pertemuan ini bukan hanya sekadar formalitas. Kami ingin memastikan suara mahasiswa dan rakyat didengar langsung oleh pemerintah. Tiga tuntutan ini adalah cermin keresahan publik yang harus segera ditindaklanjuti,” tegas Presma BEM UIC usai pertemuan.
Mensesneg RI menyambut baik aspirasi tersebut dan berjanji akan menyampaikan secara langsung kepada Presiden serta kementerian terkait. Pemerintah diharapkan segera menindaklanjuti tuntutan mahasiswa agar tidak menimbulkan kekecewaan yang lebih luas di masyarakat.
Dengan pertemuan ini, BEM UIC menegaskan komitmennya untuk terus mengawal isu-isu kebangsaan, khususnya yang berkaitan dengan moralitas wakil rakyat, penegakan hukum yang adil, dan masa depan pendidikan Indonesia.
