Gelombang demonstrasi yang meluas di berbagai kota dalam sepekan terakhir bukanlah sekadar insiden sosial yang lahir spontan. Ia adalah akumulasi kekecewaan, hasil dari politik yang gagal membaca rasa keadilan rakyat. Aparat kepolisian kini terpojok, seolah menjadi wajah kekerasan negara. Padahal, di balik setiap pentungan dan gas air mata, ada kegagapan pejabat publik yang terlalu enteng bicara soal nasib rakyat. Inilah wajah klasik negara: akar masalah dibiarkan, gejala dipukul mundur.
Lihatlah deretan sebab yang menumpuk. Pajak dinaikkan tanpa kalkulasi sensitivitas, tanah rakyat diancam disita atas nama kepentingan negara, harga beras disebut surplus tapi justru melambung di pasar. Pengangguran kian menganga, sementara di layar televisi para politisi sibuk mempertontonkan fasilitas mewah, dari kunjungan luar negeri sampai perayaan penuh gaya. Guru, petani, hingga pedagang kecil ikut dicekik pungutan baru. Di sinilah kontradiksi menohok: negara berkata makmur, tapi rakyat merasakan perih.
Eskalasi jalanan yang kita saksikan hanyalah ekspresi kolektif dari ketidakpercayaan. Emak-emak di pojok gang, mahasiswa di jalan raya, sampai buruh di pabrik, semuanya merasa satu suara: ada jarak terlalu lebar antara kata-kata pejabat dan kenyataan. Polisi lalu menjadi benteng terakhir yang harus berhadapan langsung dengan gelombang marah. Apakah adil menuding mereka brutal tanpa melihat konteks? Polisi adalah bagian dari masalah, tetapi bukan akar masalah.
Masalah pokok ada di elite politik. Kebijakan lahir tanpa empati, ucapan pejabat terasa pongah, dan DPR abai membaca aspirasi. Demo yang bertahan hingga dini hari di depan Mako Brimob, atau desakan pencopotan Kapolri yang bergema di berbagai kota, adalah simbol retaknya kontrak sosial. Polisi menjadi sasaran kemarahan, karena mereka paling dekat secara fisik dengan massa. Tetapi jika elite terus bermain api, bara ketidakpuasan akan melahap siapa pun, bukan hanya aparat.
Kita harus jujur, intelijen negara juga gagal membaca eskalasi. Intelijen yang seharusnya menjadi radar lebih dini tampak kedodoran dan pembisik ke Presiden, karena gelombang demo bukan peristiwa mendadak. Ia berakar dari isu-isu yang sudah lama muncul di dapur rakyat. Harga kebutuhan pokok, pungutan pajak, bahkan ketidakadilan distribusi bansos. Tetapi radar politik lebih sibuk melaporkan stabilitas semu kepada presiden. Di sini letak bahaya terbesar: negara percaya pada statistik, rakyat percaya pada dapur mereka yang kosong.
Apa yang akan terjadi jika pola ini dibiarkan? Eskalasi jalanan akan bergeser menjadi eskalasi politik. Narasi “negara gagal” mudah sekali menjalar jika ruang koreksi tertutup. Yang dibutuhkan bukan sekadar pendinginan situasi di lapangan dengan pasukan Brimob atau himbauan moral di televisi. Yang lebih mendasar adalah keberanian negara mengakui: ada kesalahan di tingkat kebijakan.
Presiden Prabowo, yang dikenal dengan citra tegasnya, harus tampil bukan sekadar sebagai komandan negara, tetapi juga pendengar rakyat. Pidato belasungkawa tidak cukup jika tidak diikuti koreksi konkret. Misalnya, moratorium kebijakan pajak yang menekan rakyat kecil, evaluasi distribusi pangan, dan penertiban gaya hidup pejabat. Tanpa itu, belasungkawa hanya jadi basa-basi yang segera tenggelam di tengah kemarahan jalanan.
Krisis hari ini bukan sekadar soal polisi vs demonstran. Ia adalah krisis kepercayaan yang lebih dalam. Jika dibiarkan, ia bisa berubah menjadi krisis legitimasi. Negara tidak cukup hanya mengedepankan “ketertiban umum” sebagai dalih, karena rakyat tahu ketertiban yang dipertontonkan hanyalah penutup dari ketidakadilan yang dibiarkan. Demokrasi membutuhkan legitimasi moral, bukan sekadar kekuatan fisik aparat.
Inilah momentum bagi negara untuk kembali ke akar: keadilan sosial. Tanpa koreksi di tubuh elite, polisi akan terus menjadi tameng yang dilempari batu, sementara pejabat tidur nyenyak di kursi empuknya. Demokrasi yang sehat tidak boleh hanya menampilkan wajah keras negara di jalanan, tetapi juga keberpihakan nyata pada rakyat di pasar, di sawah, dan di pabrik. Kalau tidak, demo hari ini hanyalah awal dari badai yang lebih besar.
Penulis : Romadhon Jasn
Aktivis Nusantara
