Jakarta, 16 Agustus 2025 — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali meneguhkan komitmen pendidikan yang inklusif dan bebas dari diskriminasi biaya. Gubernur Pramono Anung menyatakan bahwa tidak ada anak Jakarta yang boleh putus sekolah hanya karena keterbatasan ekonomi. Pernyataan ini disampaikan menyusul laporan adanya anak yang terancam putus sekolah karena biaya pendidikan yang membengkak atau kesulitan ekonomi keluarga.
Lebih lanjut, Pramono menyampaikan bahwa Pemprov DKI telah memulai pilot project pendidikan gratis di 40 sekolah swasta. Seluruh biaya pendidikan di sekolah-sekolah tersebut ditanggung sepenuhnya oleh Pemprov sejak tahun ajaran baru 2025/2026. Langkah ini menjadi bentuk nyata pengimplementasian putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan pendidikan dasar di sekolah negeri dan swasta harus bebas biaya.
Namun, perluasan program ini masih terganjal payung hukum. Pramono berharap Peraturan Presiden (Perpres) segera terbit sebagai landasan formal untuk penerapan sekolah swasta gratis secara masif. Ketika perpres sudah tersedia, Jakarta siap langsung memperluas cakupan kebijakan ini di luar 40 sekolah pilot.
JAMMA menyambut langkah ini dengan hangat. “Inisiatif pendidikan gratis di sekolah swasta adalah terobosan yang sejalan dengan prinsip keadilan pendidikan. Tapi agar manfaatnya menyeluruh, program ini harus diiringi pelibatan masyarakat dan transparansi anggaran,” ujar Edi Homaidi, Ketua Umum JAMMA, memberi catatan pentingnya kolaborasi sosial dalam setiap kebijakan kota.
Langkah ini adalah upaya sistemik untuk mencegah generasi muda terputus dari akses pendidikan. Namun, JAMMA mengingatkan pentingnya pendampingan ekstra bagi keluarga rentan agar mereka tidak hanya mendapatkan ruang belajar, melainkan didampingi untuk memanfaatkannya secara optimal. “Pendidikan gratis belum sepenuhnya tuntas jika siswa datang tapi putus di tengah jalan. Pendampingan aktif memastikan setiap anak bisa belajar tuntas hingga lulus,” ucap Edi Homaidi.
Melihat potensi keberlanjutan, JAMMA meminta Pemprov DKI menyediakan mekanisme komunikasi langsung melalui platform online atau forum komunitas agar keluhan atau hambatan terkait sekolah gratis dapat diajukan dan ditindaklanjuti cepat. “Ini bukan hanya soal hukum atau birokrasi, tetapi soal harapan setiap orang tua agar anak tak terbelenggu biaya,” tambah Edi.
Komitmen Pemprov DKI dipandang sebagai sinyal positif bagi mewujudkan Jakarta sebagai kota yang menjaga warganya, bukan hanya secara ekonomi tapi juga sosial dan budaya. Dengan pendidikan yang inklusif, Jakarta melangkah menuju pendekatan global yang merangkul semua identitas dan kelas tanpa pengecualian.
Sebagai mitra dari kebijakan publik, JAMMA menyatakan diri siap mendampingi pelaksanaan ini melalui sosial audit, pelibatan organisasi lokal, dan advokasi publik. “Pendidikan adalah hak yang harus diperjuangkan bersama. Jakarta bisa menjadi inspirasi nasional jika langkah ini berkelanjutan dan merata,” tutup Edi Homaidi, Ketua Umum JAMMA.
