Jakarta || Himpunan Pemuda 21 Nusantara (HP21Nusantara) kembali turun ke jalan. Aksi protes yang digelar pada Jumat, 4 Juli 2025, menyasar dua institusi yang dianggap kunci dalam skandal tambang Pulau Kabaena yakni Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Seruan mereka lantang usut keterlibatan keluarga Gubernur Sultra dalam kerusakan ekologis dan dugaan kejahatan tambang oleh PT. Tonia Mitra Sejahtera (TMS).
Di depan kantor partai besutan presiden bapak Prabowo Subianto itu, massa membentangkan poster bertuliskan “Panggil dan Periksa Anak dan Istri Gubernur Sultra yang Diduga Aktor Intelektual Penjualan Ore Nikel Kabaena”. Bagi mereka, kasus ini bukan sekadar eksploitasi sumber daya alam, melainkan cerminan dari pola kuasa yang menyelubungi kepentingan bisnis keluarga penguasa.
“Ini kejahatan yang dipoles dengan kekuasaan. Ada dugaan kuat bahwa Gubernur Sultra, Jendral TNI (Purn) Andi Sumangerukka, memanfaatkan jabatan publiknya untuk mengatur jalur distribusi keuntungan tambang melalui anak dan istrinya,” ujar Arnol Ibnu Rasyid, Ketua Umum HP21Nusantara, di tengah orasi.
Arnol mengungkapkan, berdasarkan dokumen yang berhasil mereka himpun, sebagian besar saham PT TMS tercatat atas nama anak dan istri Gubernur Sultra.
“Konstruksi ini sengaja dibentuk untuk menciptakan jarak legalitas antara gubernur dan perusahaan, padahal kendalinya tetap berada di lingkaran yang sama,” katanya.
HP21Nusantara juga menyoroti kerusakan ekologis yang terjadi sejak perusahaan itu menambang ore nikel di Pulau Kabaena. Hutan lindung terkikis, bukit-bukit terkelupas, dan masyarakat lokal kehilangan ruang hidup. Mereka menduga, proyek tambang yang mestinya diawasi ketat oleh negara justru dibekingi oleh aparat dan elite daerah hingga nasional.
“Bukan hanya soal lingkungan, ini adalah bentuk dinasti tambang yang tumbuh dari penyalahgunaan kekuasaan,” tegas Arnol.
Ia juga menyinggung kekayaan fantastis Gubernur Sultra yang melonjak drastis sejak menjabat.
“Saat masih aktif sebagai Panglima Kodam XIV/Hasanuddin, harta beliau tercatat sekitar Rp5 miliar. Tapi kini melonjak mencapai lebih dari Rp623 miliar. Ini bukan angka kecil, dan perlu ditelusuri dari mana sumber kekayaannya,” lanjutnya.
Tak hanya meminta penindakan dari KPK dan Kejaksaan Agung, HP21Nusantara juga menuntut Partai Gerindra segera mencopot Gubernur Sultra dari jabatannya sebagai Dewan Pembina DPD partai di Sultra.
“Kalau Gerindra masih setia pada janji politik bersih dan Asta cita presiden yang juga selaku ketua umum, seharusnya mereka bersikap. Ini ujian moral partai,” ujar Arnol.
Menurutnya, selama struktur kekuasaan dan kepemilikan tambang masih berada dalam satu lingkaran keluarga, penegakan hukum hanya akan jadi isapan jempol.
“Kami tidak bicara tuduhan, tapi minta klarifikasi yang terbuka dan proses hukum yang setara. Jangan ada impunitas karena status politik, kami akan terus mengawal ini” tutupnya.
Hingga rilis ini dimuat, belum ada tanggapan resmi dari pihak Gubernur Sultra, PT. TMS, maupun DPP Partai Gerindra.
