Jakarta, — Himpunan Aktivis Milenial Indonesia (HAMI) meminta pemerintah mempercepat proses regenerasi di tubuh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Mereka menilai regenerasi adalah langkah penting untuk menjaga integritas kelembagaan dan memastikan loyalitas aparat tetap tertuju pada institusi, bukan pada individu.
Permintaan ini disampaikan Koordinator Nasional HAMI, Asip Irama, dalam sebuah diskusi publik yang digelar di Jakarta Selatan pada Sabtu (28/6), menjelang peringatan Hari Bhayangkara ke-79. Menurut Asip, regenerasi di pucuk kepemimpinan Polri bukan sekadar kebutuhan politik, melainkan kebutuhan struktural yang akan berdampak langsung pada budaya organisasi dan arah kaderisasi ke depan.
“Kepemimpinan yang terlalu lama bisa memunculkan loyalitas yang keliru. Ketika loyalitas kepada figur lebih besar dari loyalitas kepada institusi, maka independensi akan terkikis,” kata Asip saat menyampaikan paparannya.
Ia menambahkan, regenerasi menjadi jalan masuk untuk membangun sistem karier yang terbuka dan berbasis prestasi. Dengan adanya penyegaran di level tertinggi, diharapkan para perwira menengah dan muda memiliki harapan akan jalur promosi yang adil dan terukur. Hal ini dianggap penting dalam menjaga moral dan semangat pengabdian para anggota.
Asip juga menyoroti indikasi melemahnya prinsip meritokrasi dalam tubuh Polri. Ia menyebut bahwa dalam beberapa tahun terakhir, para lulusan terbaik Akademi Kepolisian, termasuk Adhi Makayasa, semakin jarang mendapat kepercayaan mengisi posisi strategis. Padahal, mereka merupakan figur-figur yang diharapkan membawa standar profesionalisme dan kepemimpinan di dalam institusi.
“Jika kader terbaik tidak mendapat tempat, maka semangat integritas bisa memudar. Ini bukan hanya soal personal, tapi soal arah pembinaan jangka panjang,” ujarnya.
Menurut HAMI, kondisi ini mengancam kesinambungan regenerasi karena akan melemahkan motivasi internal. Ketika institusi tidak memberikan ruang pada orang-orang yang memiliki kapasitas dan rekam jejak, maka kultur pembinaan bisa runtuh. Asip menegaskan bahwa regenerasi adalah bentuk komitmen untuk menjaga kualitas institusi dalam jangka panjang.
Ia menegaskan, desakan HAMI tidak ditujukan kepada individu tertentu. Justru sebaliknya, inisiatif ini merupakan bagian dari tanggung jawab sipil untuk ikut menjaga dinamika institusi negara agar tetap sehat. Regenerasi, menurutnya, adalah upaya menjaga kepercayaan publik terhadap kepolisian sebagai pilar penegakan hukum.
“Kita tidak sedang mencari pengganti, kita sedang menyuarakan kebutuhan akan sistem yang hidup dan berkeadilan. Dan itu hanya bisa dimulai dari keberanian untuk memperbarui,” katanya.
Lebih jauh, HAMI berharap Presiden Prabowo Subianto dapat mengambil inisiatif untuk memulai reformasi kelembagaan, termasuk di tubuh Polri. Masa transisi kekuasaan dinilai sebagai momentum strategis untuk merapikan sistem kaderisasi dan menegaskan kembali pentingnya meritokrasi dalam pengisian jabatan publik.
Dalam penutup pernyataannya, Asip menegaskan bahwa kekuatan Polri tidak boleh bertumpu pada satu sosok, tetapi pada sistem yang memungkinkan regenerasi berjalan adil. Ia menilai penyegaran adalah bentuk perawatan terhadap institusi agar tetap adaptif, kredibel, dan siap menghadapi tantangan zaman.
