Jakarta, detikj – Peringatan Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) menjadi momentum strategis untuk menegaskan kembali arah kedaulatan energi Indonesia. PT Pertamina (Persero) menyatakan komitmennya memperkuat kapasitas produksi dan distribusi energi nasional sebagai bagian dari cita-cita besar Indonesia Emas 2045.
Langkah konkret telah dilakukan, mulai dari penguatan energi fosil dalam negeri hingga ekspansi Energi Baru Terbarukan (EBT) melalui geothermal dan green refinery. Direktur Utama Pertamina, Simon Aloysius Mantiri menyebut, perusahaan kini mengelola enam kilang domestik dengan kapasitas 920 ribu barel per hari, dan total intake mencapai 334 juta barel per tahun—seluruhnya didedikasikan untuk kebutuhan dalam negeri. EVP Komunikasi Korporat Pertamina, Fadjar Djoko Santoso menegaskan, kemandirian ini adalah bentuk nyata kebangkitan bangsa dalam sektor energi.
Direktur Gagas Nusantara, mengapresiasi arah transformasi Pertamina sebagai upaya membumikan semangat Harkitnas ke dalam kebijakan industri. “Kemandirian energi adalah wujud konkret kebangkitan nasional. Ketika Pertamina memilih memperkuat kapasitas domestik, itu bukan sekadar bisnis, tapi pernyataan geopolitik,” ungkap Romadhon, Selas (20/5).
Namun, Romadhon mengingatkan bahwa strategi ini harus dilengkapi dengan keberpihakan fiskal dan perlindungan kebijakan terhadap industri dalam negeri. Menurutnya, ekosistem energi tidak bisa dilepas pada mekanisme pasar semata, melainkan butuh keberanian negara untuk menyokong inovasi, subsidi tepat sasaran, dan insentif bagi pelaku energi hijau.
Pihaknya juga menyoroti pentingnya investasi sumber daya manusia. Transformasi energi nasional menuntut regenerasi kepemimpinan dan talenta teknologi yang mampu menjawab tantangan industri masa depan. “Pertamina perlu membuka ruang kemitraan lebih luas dengan universitas dan lembaga riset, agar transisi energi tak kehilangan roh kebangsaannya,” tambahnya.
Distribusi energi turut menjadi perhatian. Gagas Nusantara menilai pembangunan terminal LNG, perluasan jaringan gas kota, dan penataan ulang logistik distribusi energi adalah kunci untuk menciptakan keadilan akses, terutama di kawasan timur Indonesia yang selama ini tertinggal.
Romadhon juga mengajak publik untuk aktif mengawal transformasi energi ini. “Harkitnas adalah pengingat bahwa bangsa ini lahir dari keberanian untuk berdikari. Maka kemandirian energi harus menjadi urusan seluruh rakyat, bukan hanya agenda BUMN,” katanya.
Transformasi yang dilakukan Pertamina, lanjut Romadhon, adalah titik awal penting. Tapi keberhasilannya akan ditentukan oleh konsistensi dan keberanian eksekusi kebijakan yang berorientasi pada kepentingan nasional jangka panjang.
