Detikdjakarta.com Jakarta Pusat – Sebanyak 197 personel gabungan dari TNI dan Polri dikerahkan untuk mengamankan jalannya unjuk rasa dan sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK), Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (8/5/2025) pagi.
Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol. Susatyo Purnomo Condro, menyatakan bahwa pengamanan dilakukan secara maksimal untuk memastikan situasi tetap kondusif selama jalannya persidangan.
“Kami kerahkan hampir 200 personel gabungan, termasuk pasukan dari Brimob, Samapta, hingga negosiator Polwan. Tujuannya adalah menjamin keamanan dan ketertiban selama berlangsungnya sidang di MK,” ujar Susatyo di Jakarta, Kamis.
Lebih lanjut, Susatyo menegaskan bahwa seluruh petugas pengamanan tidak dibekali senjata api demi menjaga suasana tetap sejuk dan menghindari potensi eskalasi.
“Personel di lapangan tidak menggunakan senjata api. Ini adalah bentuk komitmen kami untuk mengedepankan pendekatan persuasif dan humanis dalam pengamanan. Kami hadir bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk melindungi seluruh masyarakat,” jelasnya.
Ia juga menyampaikan bahwa aparat telah dibekali arahan untuk bersikap profesional dan mengedepankan dialog.
“Unjuk rasa adalah hak demokratis, tugas kami menjaga agar semuanya berjalan damai dan aman,” tambahnya.
Kapolsek Metro Gambir, Kompol Rezeki R. Respati, menambahkan bahwa pemantauan di lapangan dilakukan secara intensif sejak pagi hari.
“Kami pastikan semua titik rawan dipantau dan personel siap siaga. Hingga saat ini, situasi aman dan terkendali,” katanya.
Dalam pengamanan ini, Brimob mengerahkan 80 personel dari Gada 741 SSK, sementara Dit Samapta mengikutsertakan pasukan Tombak 632, unit Gasum, negosiator Polwan, dan tim Pam Ovit. Selain itu, satu personel dari Polsek Gambir turut bertugas sebagai Payanras di lokasi.
(Humas Polres Metro Jakarta Pusat)
