Detik DJakarta.com, Jakarta – Lembaga riset independen IndoStrategi merilis hasil evaluasi kinerja enam bulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Acara berlangsung di Walking Drum, Jakarta, dengan menghadirkan Direktur Riset Ali Noer Zaman dan Managing Director Visna Vulovik sebagai narasumber utama.
Hasil riset menunjukkan kinerja Kabinet Merah Putih tergolong sedang dengan skor rata-rata 3,54 dari skala 1 sampai 5. Penilaian dilakukan berdasarkan tiga indikator utama: efektivitas kebijakan, kualitas tata kelola pemerintahan, dan kepemimpinan menteri. Evaluasi ini menggunakan data dari dokumen nasional, kuesioner terhadap 67 ahli, dua kali FGD, serta kajian media dan riset pendukung lainnya.
“Stabilitas politik dan pengendalian harga cukup baik, tapi tantangan masih besar di sektor demokrasi, transparansi, dan penciptaan lapangan kerja,” kata Ali Noer Zaman.
Stabilitas politik dan keamanan meraih skor tertinggi (3,71), disusul pengendalian harga (3,68) dan pemberantasan korupsi (3,61). Sementara itu, demokrasi (3,47), transparansi (3,44), dan lapangan kerja (3,41) dinilai masih lemah.
IndoStrategi juga merilis sepuluh menteri dengan kinerja terbaik. Abdul Mu’ti (Pendidikan Dasar dan Menengah) meraih skor tertinggi 4,20, disusul Amran Sulaiman (Pertanian) 4,15 dan Dudy Purwagandhi (Perhubungan) 4,09. Penilaian ini mengacu pada kejelasan kebijakan, tata kelola efisien, dan kepemimpinan yang responsif.
Untuk kementerian koordinator, Agus Harimurti Yudhoyono (Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan) mendapat skor tertinggi (3,50), sementara Pratikno (Menko PMK) terendah (3,05). Hal ini menandakan lemahnya koordinasi kebijakan antar sektor, terutama di bidang sosial dan budaya.
“Kita masih melihat minimnya inovasi dalam pendidikan tinggi, HAM, dan pemberdayaan masyarakat. Kesenjangan antar kementerian teknis dan sosial menghambat efektivitas kebijakan.” ungkap Visna. Ia menekankan perlunya reformasi berbasis data dan penguatan kepemimpinan publik yang adaptif.
IndoStrategi merekomendasikan empat hal: meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, memperkuat kepemimpinan menteri, mendorong digitalisasi tata kelola, serta memastikan kebijakan sesuai kebutuhan nyata masyarakat. Evaluasi ini diharapkan menjadi masukan penting bagi pemerintahan Prabowo-Gibran untuk membenahi prioritas nasional ke depan.
