BRP Dorong Pemerintah Percepat Penguatan Tanggul Laut untuk Lindungi Warga Pesisir
Jakarta – Badan Relawan Prabowo (BRP) mendorong pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming untuk segera mempercepat penguatan tanggul laut di wilayah pesisir, khususnya Jakarta Utara, yang baru-baru ini dilanda banjir rob. Wasekjend BRP, Romadhon, menilai bahwa langkah ini sangat mendesak untuk melindungi masyarakat dan mencegah kerusakan infrastruktur yang lebih besar di kawasan tersebut.
“Banjir rob telah menjadi ancaman nyata bagi masyarakat pesisir. Penguatan tanggul laut bukan hanya solusi infrastruktur, tetapi juga bagian dari tanggung jawab kita untuk melindungi keselamatan dan kesejahteraan masyarakat,” kata Romadhon di Jakarta, Minggu (15/12/2024).
Menurut Don (panggilan akrabnya), penguatan tanggul laut harus menjadi prioritas nasional mengingat tingginya risiko banjir rob akibat kenaikan permukaan air laut dan penurunan muka tanah di beberapa wilayah pesisir, termasuk Jakarta Utara. BRP meminta pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PR) untuk mempercepat langkah koordinasi dan eksekusi proyek penguatan tanggul laut.
Tanggul Laut untuk Keamanan Infrastruktur
Wilayah pesisir, terutama Jakarta Utara, menjadi salah satu kawasan paling terdampak banjir rob. BRP menyebut bahwa pembangunan tanggul laut tidak hanya penting untuk melindungi masyarakat, tetapi juga untuk menjaga infrastruktur vital yang berada di kawasan pesisir. Menurut Don, tanpa tanggul laut yang kokoh, kerugian sosial dan ekonomi akibat banjir rob akan terus meningkat.
“Kami berharap Kementerian PU dapat segera mempercepat pembangunan tanggul laut sebagai langkah mitigasi bencana. Selain itu, Kementerian PR juga perlu menata kawasan permukiman pesisir agar lebih aman dari ancaman banjir,” tambah Don.
Proyek Percepatan dengan Kolaborasi Lintas Sektor
BRP juga mengapresiasi langkah pemerintahan Prabowo-Gibran yang telah memasukkan program penguatan tanggul laut ke dalam agenda nasional mitigasi bencana. Namun, Don menilai percepatan proyek ini membutuhkan sinergi lintas sektor, termasuk melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, dan sektor swasta.
“Kami mendukung pemerintah untuk menggalang kolaborasi lintas sektor demi mempercepat pembangunan tanggul laut ini. Pendekatan ini penting agar program dapat terlaksana dengan efisien dan memberikan perlindungan maksimal,” ujar Don.
Selain kolaborasi, BRP mendorong pemerintah untuk memastikan alokasi anggaran yang memadai pada tahun 2025. Menurut Don, keberhasilan program ini tidak hanya bergantung pada perencanaan, tetapi juga ketersediaan sumber daya yang tepat waktu. BRP juga meminta agar program penguatan tanggul laut tidak hanya terfokus di Jakarta Utara, tetapi mencakup seluruh wilayah pesisir Indonesia yang rawan bencana.
Dukungan Masyarakat untuk Perlindungan Pesisir
Don juga mengingatkan bahwa keberhasilan program ini membutuhkan dukungan penuh dari masyarakat. Menurutnya, masyarakat harus ikut terlibat dalam menjaga infrastruktur pesisir yang telah dibangun dan mendukung upaya mitigasi bencana yang dicanangkan pemerintah.
“Kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berkontribusi menjaga lingkungan pesisir. Melindungi pesisir bukan hanya tugas pemerintah, tetapi tanggung jawab kita bersama,” tutur Don.
BRP Siap Mengawal Kebijakan
Sebagai organisasi pendukung pemerintahan Prabowo-Gibran, BRP menegaskan komitmennya untuk mengawal kebijakan penguatan tanggul laut. Menurut Don, proyek ini adalah langkah konkret yang harus segera diwujudkan untuk menjamin keamanan warga pesisir dari ancaman banjir rob di masa depan.
“Kami akan terus mendukung kebijakan yang berpihak pada perlindungan masyarakat. Penguatan tanggul laut adalah bagian dari solusi nyata yang perlu segera diwujudkan,” tegas Don.
BRP berharap percepatan penguatan tanggul laut ini dapat memberikan perlindungan jangka panjang bagi masyarakat pesisir, sekaligus meningkatkan ketahanan infrastruktur nasional dari ancaman bencana alam yang semakin meningkat. Dengan arahan langsung Presiden Prabowo, BRP optimistis bahwa pemerintah dapat merealisasikan program ini dengan cepat dan terukur.
