Scroll untuk baca artikel
Example 325x300
Example floating
Example floating
Ucapan Selamat Hari Raya Idul Adha 2025 728x250
PEMERINTAHAN

Pemerintah Kabupaten Bandung : Kenaikan Dana Bagi Hasil Dapat Diterapkan Sebagai Pemasukan Kas Daerah

Avatar photo
413
×

Pemerintah Kabupaten Bandung : Kenaikan Dana Bagi Hasil Dapat Diterapkan Sebagai Pemasukan Kas Daerah

Sebarkan artikel ini
Pemerintah Kabupaten Bandung : Kenaikan Dana Bagi Hasil Dapat Diterapkan Sebagai Pemasukan Kas Daerah.(*/Red Jaya)
Iklan 468x60

KAB. BANDUNG | DETIKDJAKARTA.COM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) melaksanakan sosialisasi pemberlakuan opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) di Kabupaten Bandung tahun 2025.

Pelaksanaan sosialisasi ini di Hotel Sutan Raja Soreang, Kabupaten Bandung, Selasa (29/10/2024).

Iklan 300x600

“Kita sama-sama tahu bahwa terkait PKB dan BBN-KB itu merupakan pajak yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi Jabar dan tentu saja Pemerintah Kabupaten Bandung mendapatkan dana bagi hasil dari perolehan pajak tersebut”
tutur Pjs. Bupati Bandung Dikky Achmad Sidik didampingi Kepala Bapenda Kabupaten Bandung Akhmad Djohara dalam keterangannya usai pelaksanaan sosialisasi tersebut.

“Sehingga ini menjadi sangat penting, apalagi dikaitkan dengan penerapan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah membawa beberapa kebijakan perpajakan dan retribusi daerah,” jelas Dikky.

Dimana, lanjut Dikky, proporsinya tahun depan itu, pemerintah kabupaten/kota akan mengalami kenaikan dari dana bagi hasil yang selama ini diterapkan.

Baca Juga :  Deklarasi dukungan FAAHMI DAN SAHABAT RIDO DI BALAIRUNG MATRAMAN

“Diharapkan, dengan tentu saja walaupun pajak ini dikelola oleh pemerintah provinsi, namun karena ini merupakan pendapatan daerah juga, tentu saja harus didorong bersama dan kita sosialisasikan dengan masyarakat sekitar,” tutur Dikky.

Tentunya, kata Dikky, kuncinya sebetulnya kolaborasi semua pihak. Artinya, bahwa semua yang terlibat berkaitan dengan kegiatan pemerintahan bisa melakukan sosialisasi tentang pajak ini dengan masyarakat.

“Kita tahu bahwa terkait dengan pajak PKB dan BBN-KB saat ini sudah banyak kemudahan dan juga banyak promo yang dilakukan,” jelas Dikky.

Ia menyebutkan beberapa waktu lalu sudah launching terkait dengan pengurangan diskon maupun diskon denda berkaitan dengan pajak kendaraan.

“Tentu saja diharapkan bisa dimanfaatkan kesempatan ini, sehingga denda-denda yang sudah tidak dibayar harus dibayar itu bisa dilakukan kemudian. Kita hanya membayar denda dua tahun terakhir saja,” ujarnya.

Dikky menghimbau kepada masyarakat wajib pajak untuk memanfaatkan kesempatan tersebut.

“Silahkan dimanfaatkan berkaitan dengan pajak ini. Tentu saja dari pajak ini kita akan mendapatkan tambahan PAD (Pendapatan Asli Daerah) untuk kegiatan pembangunan di wilayah Kabupaten Bandung,” tuturnya.

Baca Juga :  Oknum Komisioner KPU Sultra Diduga Langgar Kode Etik, Ketua GPM Sultra Desak DKPP RI Bertindak

Pjs. Bupati Bandung berharap kepada masyarakat untuk sama-sama taat bayar pajak. “Karena bayar pajak yang kita bayar sebetulnya akan kembali lagi untuk kemaslahatan dan kemakmuran masyarakat Kabupaten Bandung dalam bentuk infrastruktur dan lain hal,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Bapenda Kabupaten Bandung Akhmad Djohara mengatakan bahwa pelaksanaan sosialisasi itu sehubungan dengan rencana pemberlakuan opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) di Kabupaten Bandung pada tahun 2025.

“Diperlukan pemahaman yang baik dari seluruh pihak terkait. Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan informasi mengenai kebijakan baru tersebut. Meningkatkan kesiapan teknis, dan administrasi serta memperjelas peran setiap pihak yang akan terlibat dalam pelaksanannya,” katanya.

Akhmad Djohara mengatakan bahwa tujuan dari pelaksanaan sosialisasi itu adalah pertama memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai pemberlakuan opsen PKB dan BBN-KB. Kedua meningkatkan koordinasi antara pemerintah daerah, lembaga terkait dan masyarakat.

Baca Juga :  Lapas Kelas IIA CILEGON terima Mahasiswa UNSERA dalam program STUDI LAPANG

Ketiga menyiapkan strategi pelaksanaan opsen PKB dan BBN-KB secara efektif di Kabupaten Bandung. Kemudian yang keempat menciptakan kesadaran masyarakat akan kewajiban perpajakan kendaraan bermotor.

Pelaksanaan sosialisasi itu dengan menghadirkan sekitar 400 peserta yang berasal dari unsur kecamatan, desa, kelurahan, notaris, narasumber, pejabat struktur maupun pihak lainnya.

Narasumber yang dilibatkan dari jajaran Polresta Bandung, Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung, Bapenda Provinsi Jabar dan pihak lainnya.

Hadir pula dari jajaran Pemprov Jawa Barat, Forkopimda Kabupaten Bandung, Organisasi Perangkat Daerah dan sejumlah pihak lainnya.

Reporter : Team FNC
Editor : Putra

CATATAN REDAKSI

Apabila ada pihak yang merasa dirugikan dan/atau
keberatan dengan penayangan artikel dan/atau berita tersebut di atas, anda dapat mengirimkan artikel dan/atau berita berisi sanggahan dan/atau koreksi kepada Redaksi kami, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (11) dan (12) Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers.
Artikel/berita dimaksud dapat dikirimkan melalui email:
detikdjakartaofficial@gmail.com.
_______________________

Iklan 300250
Example 120x600

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!