*Terkait Dugaan Korupsi Sejumlah OPD Konawe Utara, IPMKU-Jakarta Resmi Adukan Ke KPK RI Dan Kejagung RI*
Jakarta – Terkait dugaan korupsi sejumlah Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) Kabupaten Konawe Utara (Konut), Ikatan Pemuda Mahasiswa Konawe Utara Jakarta (IPMKU-Jakarta), resmi adukan Ke Komisi Pemberantasan korupsi dan Kejaksaan agung RI. Pada Rabu, (21/08/2023).
Hal tersebut diungkapkan Pandi Bastian, selaku ketua IPMKU-Jakarta dalam keterangan resminya.
Ia mengatakan dugaan tindak pidana korupsi tersebut melibatkan sejumlah OPD konut pada sejumlah proyek yang di tangani masing-masing Kepala dinas
“Dugaan tipikor tersebut terjadi pada penganggaran tahun 2022-2023 yang di berikan kepada sejumlah kadis untuk melakukan pembangunan. Namun naasnya, pekerjaannya tidak sesuai dengan fakta di lapangan”. Katanya kepada awak media ini.
Kata Pandi, sapaan akrabnya, hal itu terjadi sebab di temukannya beberapa masalah dalam hal ini kekurangan volume pekerjaan dalam beberapa proyek pembangunan.
“Hal tersebut ditemukannya kekurangan volume pekerjaan, sementara anggaran yang di alokasikan untuk beberapa pembangunan tersebut sangat fantastis, mulai dari ratusan juta hingga miliyaran rupiah. Tetapi di temukan kekurangan volume pekerjaan”. Ucapnya
Lanjut pandi, pihaknya mengklaim berdasarkan data yang di miliki pihaknya kuat adanya permainan terstruktur dan masif untuk melakukan tindak pidana korupsi.
“Hal itu kemudian menjadi pertanyaan kami, mengapa di temukan selisih kekurangan volume pekerjaan sampai miliyaran rupiah, kami menduga adanya permainan terstruktur dan masif di tubuh pemerintah daerah kabupaten Konawe utara untuk melakukan tindakan melawan hukum”. Sambungnya
Kata pandi, secara keseluruhan ada 64 paket pekerjaan yang masing-masing terdapat kekurangan volume dengan nilai puluhan miliar rupiah.
“Ada 64 paket pekerjaan yang di tangani oleh Kadis PUPR, BPBD, Kadis nakertrans, Kadis Lingkungan Hidup, Kadis Pendidikan dan Kebudayaan kabupaten konawe utara yang jumlahnya kekurangan volumenya diduga mencapai miliyaran rupiah”. Tandasnya
Terakhir pandi mengatakan kedatangan pihaknya ke KPK RI dan kejagung RI untuk mendesak segera melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap beberapa OPD kabupaten konawe utara tersebut
“Dalam kesempatan ini, kami mendesak pihak KPK RI dan kejagung RI untuk segera melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah kepala dinas yang diduga terlibat dalam kerugian negara hingga puluhan miliar rupiah”. Tutupnya
Sementara itu, pihak media masih berupaya melakukan konfirmasi namun masih belum ada respon.
