DETIKDJAKARTA.COM JAKARTA,- Dalam sejarah Indonesia yang sudah 79 tahun merdeka, baru saat ini makanan olahan dan siap saji dikenakan cukai. Hal tersebut diatur pada pasal 194 PP Kesehatan 28/2024 UU RI 17/2023. Beban cukai berlaku dari resto besar hingga kaki lima. Makin berat beban biaya non produksi yang saat ini sudah besar yang ditanggung pelaku usaha kuliner Indonesia. Ada retribusi daerah, pungli, beban ekonomi digital dan beban non produktif lainnya. Dan dipastikan harga melambung tinggi. Oleh karena itu, kita tidak boleh salahkan bangsa atau negara asing ketika Indonesia diserbu kuliner asing sebagaimana sektor garmen dan fashion. Atau memang pasal 194 PP Kesehatan menjadi karpet merah kuliner asing?, tegas Ketua Umum Komite Ekonomi Rakyat Indonesia (KERIS) dr Ali Mahsun Atmo M Biomed, Jakarta, 9/8/2024.
Lebih lanjut dokter ahli kekebalan tubuh lulusan FK Unibraw Malang dan FKUI Jakarta ini menambahkan, mencegah penyakit menular (PTM) melalui pengendalian kandungan gula, garam dan lemak dalam makanan tidak ada kaitan sama sekali dengan dikenakannya cukai pada makanan olahan dan siap saji. Karena cukai tidak bisa mengatur atau mempengaruhi perilaku makan konsumen atau rakyat. Oleh karena itu, peran sentral pemerintah dalam promosi dan prevensi kesehatan melalui kelembagaan negara dan desiminasi informasi kesehatan yang belum optimal tidak boleh disulap dijadikan reasoning kenakan cukai makanan olahan dan siap saji. Atau memang Indonesia menyiapkan diri diserbu kuliner asing? Dimana ujung dan akhirnya usaha kuliner bernasib sama dengan garmen atau fashion. Keok dan bangkrut di negeri sendiri diserbu kuliner asing.
Lebih dari itu, kebijakan cukai makanan olahan dan siap saji makin menggerus daya beli rakyat yang saat terus menurun. Memperberat beban hidup rakyat, mempersulit ekonomi kuliner Indonesia. Bahkan ujung dan akhirnya bukan menyehatkan bangsa melainkan menambah beban resiko sakiat akibat penggerusan mata pencaharian rakyat Indonesia, pungkas lelaki sahaja putra asli Mojokerto Jawa Timur yang juga Ketua Umum APKLI Perjuangan dan Presiden Kawulo Alit Indonesia.
(Sarah)
