Jakarta, 7 Agustus 2024 – sejumlah mahasiswa dan pemuda yang berkoalisi dalam konsorsium mahasiswa anti korupsi mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia untuk segera memanggil dan memeriksa Bupati Konawe Selatan (Konsel), yang diduga terlibat dalam kasus korupsi proyek senilai Rp. 10,9 miliar pada tahun anggaran 2018-2019. Desakan ini muncul setelah adanya indikasi dugaan kuat keterlibatan Bupati dalam pengelolaan proyek yang diduga tidak sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku.
Selain itu, KPK juga didesak untuk segera memeriksa Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Konsel, AJP, yang diduga terlibat dalam kasus korupsi dana hibah untuk kegiatan Pekan Olahraga Provinsi Sulawesi Tenggara (Porprov Sultra) tahun 2022 senilai Rp. 12 miliar. Kasus ini saat ini sedang ditangani oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Konsel, namun desakan agar KPK mengambil alih kasus tersebut semakin menguat demi transparansi dan keadilan.
Tidak hanya itu, permintaan agar KPK memberikan sanksi tegas terhadap AJP juga mencuat. AJP diduga melakukan praktik jual beli jabatan di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) Konsel. Pada tahun 2018, AJP diduga meminta sejumlah uang kepada seorang ASN, Saudara HS, sebagai imbalan untuk mendapatkan jabatan sebagai Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) di Konsel.
“Desakan-desakan ini mencerminkan kepedulian masyarakat terhadap pentingnya integritas dan transparansi dalam pengelolaan pemerintahan dan lembaga olahraga. Kami harapkan, KPK dapat segera menindaklanjuti laporan dugaan ini dengan melakukan investigasi yang mendalam dan adil, serta memberikan sanksi yang sesuai jika terbukti terjadi pelanggaran hukum.” Ujar adit A salah satu koordinator gerakan.
“Kami juga berharap KPK RI dapat bertindak cepat dan tegas dalam menindaklanjuti dugaan-dugaan kasus korupsi ini demi terciptanya pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi. Penindakan terhadap kasus-kasus ini juga diharapkan dapat memberikan efek jera kepada para pelaku korupsi dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum.” Tutup rendi salim koordinator gerakan.
