Scroll untuk baca artikel
Example 325x300
Example floating
Example floating
Iklan 728x250
BERITA

Aksi jilid II Desak Kemendagri copot PJ. Walikota Kendari

1576
×

Aksi jilid II Desak Kemendagri copot PJ. Walikota Kendari

Sebarkan artikel ini
Iklan 468x60

Jakarta – Puluhan pemuda yang tergabung dalam lembaga Garda pemuda Sulawesi Tenggara (GARPEM-Sultra) Unras di depan kementerian dalam negeri Republik Indonesia (Kemendagri). Jum’at, (24/05/2024).

 

Iklan 300x600

Hal itu Terkait tindakan Penggusuran Pelaku UMKM atas instruksi Pejabat (Pj) Walikota Kendari, Muhamad Yusuf.

 

Bukan hanya itu, Pj. Walikota lebih mengutamakan penggusuran pelaku usaha daripada menyelesaikan masalah banjir di Kota Kendari.

 

Hal itu disampaikan oleh Abdi Aditya, Kordinator Aksi dalam orasinya mengatakan mengatakan bahwa kawan Eks MTQ merupakan aset Pemerintah provinsi (Pemprov) , Bukan Pemerintah Kota (Pemkot).

 

“Kita ketahui bahwa Kawasan eks MTQ Merupakan aset Pemerintah Provinsi Sultra, Sehingga Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari tak memiliki kewenangan dan tupoksi untuk mengurusi pengelolaan kawasan tersebut”. Terang Abdi

Baca Juga :  INDUSTRI AIR MINUM DALAM KEMASAN MENOLAK RAPERBPOM YANG DISKRIMINATIF

 

Lanjutnya, Terkait penggusuran pelaku UMKM wilayah eks MTQ, lapak pedagang seharusnya menjadi perhatian utama pemerintah bukan malah melakukan penggusuran.

 

“Bahkan Saat itu juga Kota Kendari Sedang Terjadi Kebanjiran Namun Anehnya Pj. Walikota Kendari masih sempatnya melakukan penggusuran UMKM kota kendari padahal hal tersebut bukan wilayah pemerintah kota (Pemkot)”. Sambung dalam orasinya

 

Diketahui, Banjir yang terjadi akibat debit air yang terus saja naik akibat curah hujan yang cukup ekstrem, diketahui telah menelan korban

Baca Juga :  Motif Sakit Hati, Polisi Tangkap Tersangka Pembunuhan Artis Sandi Permana

 

“Seharusnya bencana banjir menjadi fokus Pj. walikota Kendari untuk mencarikan solusi, agar tidak semakin berdampak dan memakan korban, bukan malah fokus pada penggusuran UMKM di wilayah MTQ”. Beber abdi

 

Dalam pemberitaan sebelumnya, Pj. Walikota Kendari mengeluarkan surat permohonan bantuan personil keamanan untuk guna melakukan pengaman saat penggusuran.

 

Abdi Aditya, selaku putra daerah Sulawesi tenggara menyampaikan bahwa Kemendagri harus turut andil dan mencopot Pj. Walikota Kendari

 

“Untuk itu, kami meminta kepada Pimpinan tertinggi Kemendagri, Bapak Tito karnavian untuk mencopot Pj. Walikota Kendari, Muhamad Yusuf, karena diduga tidak becus menjadi pimpinan pemerintah kota”. Tutupnya abdi dalam orasinya

Baca Juga :  Wujudkan Ketahanan Pangan, Jalasenastri Lanal Sabang Laksanakan Panen Kebun Hidroponik

 

Sampai berita ini di tayangkan pihak media narasi-news.com masih berupaya mengonfirmasi pihak terkait namun masih belum ada tanggapan.

CATATAN REDAKSI

Apabila ada pihak yang merasa dirugikan dan/atau
keberatan dengan penayangan artikel dan/atau berita tersebut di atas, anda dapat mengirimkan artikel dan/atau berita berisi sanggahan dan/atau koreksi kepada Redaksi kami, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (11) dan (12) Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers.
Artikel/berita dimaksud dapat dikirimkan melalui email:
detikdjakartaofficial@gmail.com.
_______________________

Iklan 300250
Example 120x600

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!