Jakarta – Sekelompok mahasiswa dari Pergerakan Mahasiswa Peduli Hukum (PMPH) menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI. Mereka menyoroti dugaan penyimpangan dalam pengelolaan anggaran di tiga Dinas vital Kota Sorong, yakni Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan Dinas Pariwisata, selama periode 2021 hingga 2025.
Koordinator Lapangan Rahmat Djimbula mengungkapkan, dalam empat tahun terakhir terjadi lonjakan signifikan pada belanja modal dan kegiatan fisik di tiga OPD tersebut. Namun, proyek-proyek banyak yang mandek dan tidak selesai tepat waktu, meski dana sudah cair penuh.
“Beberapa proyek bernilai miliaran rupiah di Dinas Pendidikan dan Kesehatan belum menunjukkan hasil yang sepadan dengan anggaran yang digelontorkan,” kata Rahmat. Ia juga menyoroti sektor pariwisata yang mendapat alokasi dana sekitar Rp2,7 miliar, tapi progres lapangan terlihat tidak maksimal.
Rahmat merinci, Dinas Pendidikan mendapat alokasi sekitar Rp7,6 miliar, namun pelaksanaan kegiatan dinilai jauh dari harapan. Sementara Dinas Kesehatan tercatat mengelola belanja program sekitar Rp3,4 miliar, tetapi pelaporan hasil kegiatan tidak transparan ke publik.
“Ketiadaan transparansi dan akuntabilitas ini tidak hanya melemahkan kepercayaan masyarakat, tapi juga menodai amanah pajak rakyat,” ujarnya. Ia mengingatkan pentingnya pemerintah kota, di bawah kepemimpinan Wali Kota Septinus Lobat, untuk buka suara dan bertanggung jawab.
Bukti-bukti dugaan penyimpangan ini cukup banyak, mulai dari dokumentasi foto proyek mangkrak, kesaksian warga dan Aparatur Sipil Negara, hingga berita daring yang memperlihatkan kondisi proyek mandek. Data laporan keuangan APBD 2021-2025 juga menunjukkan realisasi dana yang tidak diimbangi hasil yang sepadan.
Rahmat menegaskan, mereka mendesak KPK dan Kejaksaan Agung untuk segera melakukan audit investigatif yang komprehensif terhadap penggunaan anggaran di ketiga OPD tersebut. “Dana publik bukan untuk ajang main-main. Jika pemerintah mengabaikan tuntutan ini, potensi kegaduhan sosial kian nyata,” tegas Rahmat.
Aksi ini bukan sekadar kritik, melainkan upaya menjaga hak rakyat atas pengelolaan anggaran yang transparan dan akuntabel. “Sorong harus dipimpin dengan integritas dan bukan dengan pengalihan isu,” pungkasnya.
