DETIKDJAKARTA.COM, JAKARTA –

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo berkomitmen mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran (kamseltibcar) lalu lintas untuk semua masyarakat Indonesia. Sigit mengatakan pihaknya akan menindak tegas oknum yang membuat masyarakat tidak aman di lalu lintas, termasuk jika oknum itu adalah anggotanya.
“Selama ini kami terus berupaya menyerap berbagai aspirasi maupun keluhan masyarakat terkait kamseltibcar lantas dan berusaha merespon atas berbagai keluhan tersebut,” kata Sigit dalam rapat dengan Komisi III DPR di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (12/4/2023).

Sigit mencontohkan ketika mendapat keluhan terkait pengawalan lalu lintas, Sigit mengatakan saat itu juga dia mengeluarkan ST/ 651/ III/ WAS.1.1./ 2023 tentang pengawalan lalu lintas, yang berisi perintah kepada jajaran agar senantiasa memedomani SOP pada setiap kegiatan pengawalan, baik pengawalan VVIP, VIP, maupun pengawalan kegiatan masyarakat.

“Kegiatan pengawalan harus dilakukan secara humanis ketika membuka jalan dan mengutamakan kendaraan lain yang lebih penting, seperti contohnya ambulans maupun kendaraan pemadam kebakaran,” katanya.

Kemudian, khusus untuk kegiatan masyarakat, Sigit menyebut pengawalan hanya dilakukan untuk memastikan ketertiban rombongan di jalan dan apabila tidak mendesak, harus tetap mematuhi peraturan lalu lintas, serta tidak boleh mendapatkan prioritas. Sigit memastikan pihaknya akan melakukan perbaikan guna menjawab berbagai harapan masyarakat tentang persoalan-persoalan kelalulintasan, termasuk memperkuat sosialisasi maupun edukasi tertib berlalu lintas dan melakukan penindakan tilang, guna mewujudkan kamseltibcar lalu lintas yang aman, lancar dan nyaman.

Kemudian terkait tilang, di tahun 2022 Polri telah melakukan 2.942.861 tilang yang terdiri dari 2.354.705 tilang manual dan 588.156 tilang elektronik. Adapun denda tilang melalui e-TLE yang dibayarkan ke negara tahun 2022 mencapai Rp 78,7 miliar.

“Melalui layanan ETLE, sepanjang tahun 2022 jumlah denda yang dibayarkan kepada negara mencapai Rp 78,7 M. Ke depan, secara bertahap Polri akan meniadakan tilang manual dan menggantinya dengan tilang elektronik (ETLE),” ucapnya.

Sigit menjelaskan keputusan peniadaan tilang manual itu sudah dipikir secara matang. Salah satu yang menjadi acuan tilang manual tidak lagi dilaksanakan adalah hasil survei Indikator pada periode Februari-Maret 2023, dimana terdapat 63,7% masyarakat setuju atas penerapan tilang elektronik. Karena itu, lanjut Sigit, Polri akan terus mengembangkan ETLE dimana pada tahun 2022 telah dikembangkan ETLE tahap 2 dan tahap 3, sehingga sampai dengan saat ini ETLE telah tergelar di 34 Polda dan 118 Polres.

Pelanggaran Lalin
Lebih lanjut, Sigit mengatakan saat ini Polri bersama Kejaksaan dan Mahkamah Agung (MA) telah berkolaborasi menyusun Integrated Criminal Justice System dalam penyelesaian pelanggaran lalu lintas. Sigit menuturkan sistem ini tengah diajukan ke Kemenkeu.

“Apabila sudah di acc, maka personel Polri bisa mendapatkan insentif dari PNBP. Selanjutnya agar penegakan hukum melalui ETLE terlaksana dengan lebih optimal, maka Polri tentunya terus mendorong kepada jajaran agar bekerja sama dengan Pemerintah Daerah maupun stakeholder terkait untuk berpartisipasi dalam mengembangkan kamera ETLE dengan mengintegrasikan kamera yang mereka miliki. Namun meskipun ETLE akan terus dikembangkan, kehadiran personel di lapangan untuk mengatur lantas akan tetap dilaksanakan,” ucapnya.

Terkait kasus pelanggaran berat di lalu lintas yang dapat mengakibatkan kecelakaan, Sigit memastikan pihaknya akan tegas menindak segala jenis pelanggaran. Seorang pelanggar lalu lintas juga tidak akan bisa ‘titip sidang’ lagi.

“Serta pada kasus-kasus tertentu seperti pelanggaran berat yang dapat mengakibatkan kecelakaan, maka akan tetap dilakukan penegakan hukum dan pelanggar wajib mengikuti persidangan sehingga tidak ada istilah ‘titip sidang’. Disamping melakukan penegakan hukum pelanggaran lalu lintas, Polri juga melakukan penegakan hukum pidana yang merupakan upaya terakhir atau ultimum remedium,” tegasnya.

Dalam rapat ini, Sigit juga mengungkapkan sepanjang tahun 2022 total 276.507 perkara, dimana Polri berhasil menyelesaikan 200.147 perkara atau 73,38% yang dilakukan dengan memperhatikan asas due process of law. Meski begitu, upaya hukum restorative justice tetap diutamakan.

“Namun sebagaimana komitmen kami untuk menjadikan penegakan hukum sebagai upaya terakhir sebagaimana yang telah saya sampaikan sebelumnya, maka restorative justice selalu dikedepankan sebelum upaya penegakan hukum dalam menghadapi setiap permasalahan masyarakat. Hal tersebut dapat terlihat dari peningkatan jumlah restorative justice sebesar 1.672 perkara atau 11,8%, yaitu dari 14.137 perkara pada tahun 2021, menjadi 15.809 perkara pada tahun 2022. Restorative justice ini tentunya diaplikasikan dengan memedomani Perpol No 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif,” tuturnya.

“Perkara-perkara yang akan dilakukan restorative justice harus memenuhi persyaratan formil maupun materiil dan bukanlah perkara terkait kejahatan terhadap kekayaan negara, kejahatan yang mencederai rasa keadilan masyarakat, kejahatan yang menjadi atensi publik, maupun kejahatan 23 terhadap perempuan dan anak karena kejahatan-kejahatan tersebut tentunya harus dilakukan tindakan tegas,” imbuhnya.

Loading

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: