Jakarta, 11 November 2025 – Praktisi muda La Ode M. Rudiansyah menilai dinamika politik nasional di era kepemimpinan Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka kini berada dalam posisi “pro dan kontra” di tengah masyarakat. Ia menyebut, survei terakhir memperlihatkan sekitar 70% publik masih terbelah dalam menilai arah kebijakan pemerintah.
Menurut La Ode, program gizi gratis menjadi salah satu variabel penting yang memberi dampak positif bagi masyarakat. Namun, ia juga menyoroti penegakan hukum yang dinilai mulai melemah, terutama pada peran KPK, serta minimnya transparansi ekonomi nasional.
“Kalau Prabowo menjabat dua periode, bisa disebut keberlanjutan. Tapi kalau kepemimpinan baru, belum tentu ada kesinambungan,” ujar La Ode.
La Ode juga menyinggung soal efisiensi kebijakan pemerintah sebagai tantangan besar yang harus segera dijawab.
Dalam momentum Hari Pahlawan, La Ode mengajak publik untuk merenungkan kembali nilai keadilan dan pemerataan kekuasaan. Ia mempertanyakan standar penetapan gelar Pahlawan Nasional, seperti alasan Marsinah dan Gus Dur ditetapkan sebagai pahlawan, namun Munir dan BJ Habibie belum mendapat pengakuan serupa.
“Nasionalisme sudah cukup. Yang perlu dibicarakan ke depan adalah soal keadilan dan pemerataan kekuasaan,” tegasnya.
Ia juga menilai gaya kepemimpinan Prabowo saat ini memiliki kemiripan dengan masa pemerintahan Soeharto, terutama dalam pendekatan kebijakan berbasis pengalaman dan stabilitas.
Media Sosial dan Peran Anak Muda
La Ode mengingatkan pentingnya media sosial sebagai sarana perjuangan ide dan kritik konstruktif. Menurutnya, generasi muda dan konten kreator harus mampu menjadi penggerak opini publik.
“Sekarang sulit membedakan mana narasi positif dan negatif. Maka kita harus ambil peran, jangan kalah dengan perkembangan teknologi,” katanya.
KNPI: Anak Muda Harus Jadi Pengkritik, Bukan Sekadar Penonton
Sementara itu, Arido, pengurus DPP KNPI, menegaskan bahwa intelektual muda harus berada di tengah masyarakat, bukan hanya di ruang akademik. Ia menyoroti persoalan ketahanan pangan dan migas yang menjadi fokus utama pemerintahan, namun belum berjalan efektif.
Menurut Arido, penyerapan anggaran yang meningkat tidak sebanding dengan kebutuhan lapangan, ditambah masih banyak beras yang menumpuk di gudang, membuat harga naik.
“Basis pertanian kita hanya di Jawa Barat dan Timur, sementara luar Jawa masih tertinggal. Program pemberdayaan anak muda juga belum sesuai dengan minat mereka,” ujarnya.
Arido juga mengajak anak muda untuk berani mengkritik pemerintah, bukan hanya memberi apresiasi.
“Dalam satu tahun pemerintahan ini, banyak pejabat yang hidup bermewah-mewah, bertolak belakang dengan kondisi rakyat. Kita harus berani bersuara lewat podcast, media online, dan ruang demokrasi,” katanya menegaskan.
Isu Pahlawan Nasional dan Kritik UU
Dalam sesi tanya jawab, Arido menilai penetapan Pahlawan Nasional sangat politis. Ia menyebut pemerintah ingin menonjolkan figur pesantren melalui penetapan Gus Dur dan pendiri NU sebagai pahlawan.
Ia juga menyoroti UU TNI dan UU Kejaksaan yang dinilai bisa menambah beban anggaran negara akibat perluasan usia dinas dan kerja sama antar lembaga.
“Teman-teman harus kritis, kawal pembahasan RUU lewat forum DPR dan RDP. Jangan diam,” tegasnya.
Pesan Penutup: Kembali ke Rakyat
Di akhir diskusi, Arido mengajak Seluruh elemen muda untuk turun kembali ke masyarakat dan melakukan advokasi langsung.
“Anak muda jangan berhenti jadi pengamat. Jadilah penggerak perubahan,” tutupnya.
Untuk diketahui diskusi publik ini di gagas oleh Forum Pemerhati kebijakan Publik (Formatik) dengan mengusung tema””Refleksi Satu Tahun Prabowo Gibran dan Momentum Hari Pahlawan Tanamkan Rasa Nasionalisme” Diskusi di ikuti oleh puluhan mahasiswa dan pemuda yang di gelar di warung pojok rawamangun
