detikdjakarta.com, KENDARI – Lembaga Konsorsium Mahasiswa dan Pemuda Indonesia (KOMANDO) kembali menyoroti salah satu kampus di Provinsi Sulawesi Tenggara, yakni STIMIK Bina Bangsa. Kampus ini diduga terlibat sejumlah pelanggaran serius yang merugikan mahasiswa. Sabtu, (23/11/2024).
Dalam pernyataan resminya, KOMANDO menyebutkan bahwa kampus tersebut baru saja mendapatkan pencabutan sanksi administratif dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
Namun, dugaan praktik pungutan liar (pungli) yang dilakukan oleh pihak kampus tetap menjadi sorotan.
Presidium KOMANDO, Alki Sanagri, mengungkapkan bahwa STIMIK Bina Bangsa diduga kuat memungut biaya yang tidak wajar kepada mahasiswanya. Salah satu contohnya adalah kewajiban membayar biaya magang, meskipun mahasiswa tidak mengikuti program tersebut.
“Soal pembayaran magang, aneh sekali. Walaupun tidak ikut berangkat, mahasiswa tetap diwajibkan membayar,” ungkap Alki dalam pernyataan tertulisnya.
Selain dugaan pungli, kampus tersebut juga diduga mengabaikan sanksi pemberhentian sementara yang telah dijatuhkan oleh kementerian terkait.
“Mereka telah mendapatkan sanksi pemberhentian aktivitas sementara dari kementerian, namun kami menduga sanksi tersebut tidak diindahkan,” lanjutnya.
Merespons situasi ini, KOMANDO berencana menggelar aksi besar-besaran di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi untuk menuntut penutupan kampus tersebut.
“Kami akan melakukan aksi besar-besaran di kementerian untuk mendesak agar kampus itu segera ditutup,” tegas Alki mengakhiri pernyataannya.
Laporan ini menambah panjang daftar polemik yang melibatkan institusi pendidikan tinggi di Indonesia, khususnya terkait dengan pelanggaran administratif dan praktik pungutan liar yang merugikan mahasiswa.
Sementara itu, hingga berita ini di tayangkan pihak media masih berupaya mencari akses untuk melakukan konfirmasi. Red
